berita mavia korupsi gayus

Milana Ungkap Gayus Bermain Judi di China

Milana Ungkap Gayus Bermain Judi di China

JAKARTA – Pelesiran Gayus Tambunan ke berbagai tempat, saat berstatus tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, diduga bertujuan untuk bertemu seseorang. Namun ternyata Gayus sebagian besar menghabiskan waktunya untuk bermain judi.

Hal tersebut diungkapkan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi sesuai hasil pemeriksaan terhadap istri Gayus, Milana Anggraieni, dalam rapat kerja dengan Panja Mafia Pajak di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/2/2011).

“Perlu kami sampaikan, dari pemeriksaan istri Gayus, Milana, yang tertuang dalam BAP tanggal 8 Januari (2011) menerangkan bahwa Gayus pergi ke luar negeri bersama saksi (milana),” tutur Ito.

Pada tanggal 24 September 2010, Gayus bersama Milana pergi ke Macau. Di sana Gayus berjalan-jalan, makan, dan berjudi. Gayus berjudi di Holiday Inn, Lisaboa, dan MGM. Keesokannya, Gayus kembali berjudi di kasino Enesia.

Setelah sempat mampir ke Hong Kong, Gayus kembali ke tanah air pada tanggal 26 September dengan menggunakan China Airlines. Namun empat hari kemudian, 30 September, Gayus kembali berpelesiran ke Singapura, dan menginap di Hotel Hard Rock. Di daerah Marina, Singapura, Gayus kembali bermain judi.

“1 Oktober istri (Milana) pulang mendahului. Gayus menyusul tanggal 2 Oktober,” ujar Ito.

Dari hasil pemeriksaan, Milana menerangkan, suaminya tidak bertemu siapapun, dan murni refreshing.

“Hasil pemeriksaan Gayus, menguatkan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak bertemu siapapun,” jelas Ito lagi.

Din: Tangkap Penyuap Anggota DPR

Din: Tangkap Penyuap Anggota DPR

JAKARTA – Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mendorong KPK agar menangkap pemberi suap berupa cek pelawat kepada anggota DPR periode 2004-2009 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom.

Menurut Din, pemberi dan penerima suap harus ditangkap karena sama-sama bersalah.

“Jangan juga tebang pilih jadi kalau sekarang yang diduga menerima cek, yang memberinya harus dikejar karena itu dalam bahasa agama pemberi dan penerima itu sama-sama salah,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/2/2011).

Menanggapi penolakan lima fraksi di Komisi III DPR terhadap kehadiran Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dalam rapat kerja kemarin, Din mengaku sedih dan prihatin. Sebab, KPK merupakan lembaga yang notabene dibentuk sendiri oleh DPR.

“Saya termasuk prihatin dan bersedih terhadap pimpinan lembaga negara yang notabene dibentuk DPR itu sendiri kemudian diusir,” katanya.

Secara terpisah Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga menyayangkan fraksi-fraksi yang menolak kehadiran Bibit dan Chandra. Menurutnya, seharusnya semua fraksi menghormati pimpinan KPK apalagi dalam rapat tersebut, mereka diundang secara resmi oleh DPR.

Besok, DPR Gelar Rapat Bersama KPK

Besok, DPR Gelar Rapat Bersama KPK

JAKARTA – Komisi III DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus terdakwa mafia hukum dan pajak yang melibatkan Gayus Holomoan Partahanan Tambunan.

Komisi Hukum ingin mengetahui sejauh mana keseriusan lembaga pemberantasan korupsi tersebut dalam penanganan kasus Gayus.

“Besok, Senin pukul 09.00 WIB, Komisi III DPR akan menggelar RDP (rapat dengar pendapat) dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Diantaranya soal penanganan kasus Gayus sudah sejauh mana perkembanganya,” kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat dihubungi, Minggu (30/1/2011).

Menurut Benny, pertemuan dengan KPK sangat penting artinya bagi komisi hukum yang dipimpinnya. Komisinya ingin mengetahui sejauh mana keseriusan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenanganya, terutama dalam penanganan kasus mafia hukum yang melibatkan Gayus Tambunan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin juga beranggapan serupa. Dalam rapat dengar pendapat nanti, diharapkan KPK bisa memaparkan sejauh mana perkembangan penanganan kasus Gayus tambunan. Kasus ini sangat menyita perhatian publik karena melibatkan seluruh elemen institusi penegak hukum.

“Yang pasti kasus Gayus akan kita pertanyakan kepada KPK, sudah sejauh mana. Ini kan kasus besar yang menita perhatian publik. Apalagi melibatkan seluruh elemen oknum penegak hukum, kata Aziz Syamsuddin saat dihubungi.

Selain kasus Gayus, penahanan terhadap 19 mantan politisi oleh KPK terkait kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltoem juga akan menjadi pertanyaan yang menarik diungkapkan. Pasalnya, KPK justru belum bisa mengungkap oknum pemberi suap tersebut.

Koleganya, Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy juga akan meminta penegasan dari KPK terkait dua kasus dimaksud. Komisinya ingin melihat sejauh mana upaya KPK dalam mengusut kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, termasuk penangkapan 19 mantan politisi.

“Panja mafia pajak akan masuk ke dalam rapat kerja ini untuk mengajukan pertanyaan seputar kasus Gayus. Kami juga akan mengajukan soal kasus lainnya,” ujar Tjatur, yang juga Ketua Panja Mafia Pajak, kemarin.

Menurut Tjatur, Komisinya akan mencecar KPK menyangkut kinerjanya dalam mengngkap dan mengusut mafia pajak. Termasuk upaya KPK dalam membantu lembaga kepolisian dalam mengungusut kasus serupa.

Politisi Partai PAN ini mengaku harus mengetahui, sudah sejauh mana upaya KPK dalam mengusut kasus Gayus. “KPK kebagian mengusut apa dan apa yang sudah dikerjakan KPK dan apa arahnya dalam pengungkapan kasus mafia pajak,” terang Tjatur.

Anggota Komisi III DPR diantaranya, Nasir Jamil dari F-PKS, Ahmad Yani dari F-PPP, Bambang Soesatyo dari F-PG, Nurdin dan Herman Heri dari F-PDIP juga akan mempertanyakan dua kasus yang tengah marak diperbincangkan publik. Pertama soal penanganan kasus Gayus dan kedua soal penangkapan 19 mantan politisi terkait kasus travel cheque.

Komisi III DPR ingin megetahui sudah sampai sejauh mana penanganan kasus Gayus Tambunan oleh KPK. Selama ini KPK masih belum ada ketegasan akan turut menangani kasus yang melibatkan mantan pegawai ditjen pajak, Gayus Tambunan.

“Gayus akan menjadi topik utama dalam RDP besok,” kata Nasir Jamil saat dihubungi.

Dalam pertemuan itu, komisisinya juga akan mempertanyakan penahanan 19 mantan politisi terkait kasus travel chaque. KPK, kata dia, dianggap tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. “Seharusnya yang memberikan dana juga harus diungkap,” pintanya.

Nasir Jamil juga meminta KPK segera memproses kasus yang melibatkan oknum yang bernaung di partai penguasa. Sebab, banyak nama yang sudah jelas-jelas bersalah dan terungkap dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor justru hanya diiamkan saja.

“Kan ada beberapa nama seperti Jonny Allen dan banyak ketua-ketua Demokrat di daerah yang bermasalah dengan korupsi tapi belum juga ditindaklanjuti,” jelasnya.

Gayus Tambunan, mendengar namanya siapa yang tidak kenal dengan nama tersebut yang belakangan kian santer diliput media setanah air indonesia tercinta terkait kasus markus ( Makelar Kasus ) pajak penyelewengan dana pajak sebesar 28 miliar. Nah untuk mengamati perkembangan kasus si Gayus Tambunan ini. untuk itu tutorial digital berikan berita terbaru seputar perkembangan kasus Gayus Tambunan yang dimuat secara realtime, aktual, tajam, update serta terpercaya karena langsung diliput dari media ternama dan tebukti kebenarannya.

Berikut berita terbaru Gayus Tambunan :

* Pencipta Lagu ‘Andai Aku Jadi Gayus’ Diteror
Lagu Andai Aku Jadi Gayus Tambunan ciptaan Bona Paputungan memiliki lirik yang kritis dan menyuarakan jeritan suara hati masyarakat di mana mereka tidak lagi bisa merasakan keadilan. Beberapa waktu lalu, ketika lagu tersebut mulai heboh di youtube, pencipta lagu ini mengaku mendapat teror dari pihak yang tak dikenal.
* BKPM: Kasus Gayus Tak Pengaruhi Investor Asing
Liputan6.com, Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, tidak ada indikasi penurunan minat invetasi asing ke Indonesia, terkait kasus pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan. “Tidak ada indikasi penurunan rencana investasi PMA, justru pada 2011 minat investasi asing terlihat meningkat,” kata Gita di Kantor BKPM Jakarta, Ahad (23/1).
* Menkeu: Penggantian Tjiptardo Bukan Karena Kasus Gayus
Liputan6.com, Jakarta: Menteri Keuangan Agus Martowardojo membantah penggantian Mochamad Tjiptardjo sebagai Direktur Jenderal Pajak terkait kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan. “Ini dalam rangka penyegaran, dalam rangka perbaikan ke depan. Dalam suatu organisasi itu biasa,” ujar Agus usai pelantikan pejabat eselon I dan II dalam rangka rotasi dan mutasi di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta …
* Andai Aku Jadi Gayus
Satir, sindiran, kritik. Apa pun kesan yang bisa diresapi dari lagu berjudul Andai Aku Gayus Tambunan semestinya ia bermuara pada satu hal: bahwa agar sanggup berbicara di ?frekuensi? yang sama dengan pendengarnya, lagu bisa bercerita atau ber
* ‘Andai Aku Jadi Gayus’ Diburu Produser Musik
10 lagu karya Bona Paputungan – pencipta lagu Andai Aku Jadi Gayus Tambunan – siap diluncurkan dalam balutan album perdananya. Album yang memuat lagu-lagu buatannya saat masih berada di penjara, dan resmi dibuat pada 23 Januari 2011 akan dilepas secara indie label. Padahal, Bona sendiri mengaku sudah ada label yang mau mengontraknya.
* Bona Paputungan Ciptakan Lagu Gayus Kurang Dari Sehari
Nama Bona Paputungan tiba-tiba melejit. Sejak menciptakan lagu Andai Aku Jadi Gayus Tambunan, mantan narapidana kelahiran 16 Maret 1978 ini langsung dikenal seantero negeri karena karyanya tentang sang koruptor yang kiprahnya merugikan negara miliaran rupiah itu.
* Bona Pusing Cari Wig Mirip Gayus
Penyanyi yang meniru gaya Gayus bercerita tentang popularitasnya.
* Hipmi: Kasus Gayus Libatkan ‘Persoalan’ Besar
Pengusaha berharap Wapres Boediono sebagai ketua tim pengawas menuntaskan kasus tersebut.
* Tak Semua Wajib Pajak Terkait Gayus Bermasalah
Liputan6.com, Jakarta: Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan bahwa dari 151 dokumen pajak perusahaan yang diserahkan kepada Kapolri belum membuktikan para wajib pajak tersebut bersalah atau ikut terlibat dalam kasus mafia pajak. “Ya dokumen 149 ditambah 2 itu tidak semua harus dikatakan salah ya. Itu kebetulan pernah berhubungan dengan Gayus,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (17/1).
* Wapres: Jangan Mau Diming-imingi Bayar Pajak Murah
TEMPO Interaktif, Jakarta -Wakil Presiden Boediono mengingatkan pengusaha atau pelaku bisnis untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. “Jangan mau kalau diiming-imingi harus membayar pajak dengan lebih murah dengan cara-cara yang tidak benar,”ujarnya dalam pidato pembukaan Sidang Dewan Pleno II Munas Khusus HIPMI, di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (19/1).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mengawasi penyelenggaraan ibadah haji yang dananya berasal dari APBN.Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, pihaknya sudah melakukan kajian tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kajian itu, di antaranya pada bidang kelembagaan, pelaksanaan, aturan perundangan, dan sumber daya manusia (SDM). “Pada kajian itu, kita temukan ada indikasi korupsi pada penyelenggaraan ibadah haji,” kata Jasin, saat dihubungi Republika, Kamis (20/1).
Dari hasil kajian itu, KPK mengajukan 11 rekomendasi kepada Kemenag sebagai salah satu instansi penyelenggara ibadah haji untuk menindaklanjutinya. Salah satu rekomendasi itu, menurut Jasin, adalah memisahkan penggunaan dana APBN dengan bunga tabungan jamaah haji yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Pemisahan itu dinilai bisa mencegah potensi terjadinya korupsi.

“Kita mendesak Menteri Agama supaya menjalankan rekomendasi kita,” ujar Jasin.

Terkait rekomendasi itu, Jasin mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Tujuan-nya, agar Presiden tahu bagaimana penyelenggaraan haji selama ini.

Wajar

Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, menilai peng-awasan KPK terhadap penggunaan dana APBN dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai sesuatu yang wajar. Menyikapi hal itu, Kemenag akan bersikap terbuka, transparan, dan bekerja sesuai prinsip akuntabilitas.

“Kemenag siap transparan sebab administrasi dan keuangan dibukukan secara rinci dan jelas,” kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Ghafur Djawahir, kepada Republika, Kamis (20/1).

Dijelaskan, tiap tahunnya penyelenggaran ibadah haji menyerap dana APBN. Dana
APBN tersebut diserap oleh dua kementerian, yaitu Kemenag dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Total dana APBN yang diserap Kemenkes untuk penyelenggaraan ibadah haji, kata Ghafur, lebih besar ketimbang dana APBN yang diserap Kemenag. Sekadar contoh, pada penyelenggaraan ibadah haji 2010, Kemenkes menyerap dana APBN kurang lebih Rp 200 miliar, sedangkan Kemenag Rp 68 miliar.

Diakui Ghafur, selama ini berkembang opini di masyarakat terkait isu penyelewengan dana haji. Pada-hal, menurut dia, adminis-trasi keuangan terkait penyelenggaraan ibadah haji telah berdasarkan prinsip akuntabilitas. “BPK kan sudah sering memeriksa keuangan. Kita sudah siap karena semua dibukukan.”

Proyek Gedung DPR Diincar KPK

Proyek pembangunan gedung baru DPR yang menyedot anggaran lebih dari Rp1 triliun akan diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemimpin KPK Bidang Pencegahan M Jasin menyatakan pengawasan proyek itu akan dilakukan KPK, tanpa harus diminta.

“Tentunya KPK bersama masyarakat yang anti terhadap korupsi selalu memantau penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi korupsi di mana pun, termasuk proyek pembangunan gedung baru DPR,” ujarnya, kemarin.
Pengawasan proyek kontroversial itu dinilai lebih optimal dengan adanya partisipasi masyarakat melalui KPK Whistle Blower System yang dapat diakses dengan mudah. Whistle blower adalah pihak dalam suatu organisasi/institusi yang melaporkan suatu tindak kejahatan.

Sebelumnya, Sekjen DPR Nining Indrasaleh mengatakan pihaknya akan mendorong agar KPK dan BPK mengawasi tahapan pembangunan gedung baru DPR sehingga kecurigaan praktik korupsi oknum Setjen DPR dalam proyek itu dapat terjawab dengan tuntas.

Mantan Sekjen Deplu Hanya Divonis 20 Bulan

Mantan Sekjen Deplu (kini Kemenlu) Sudjadnan Parnohadiningrat rupanya bisa bernapas lega. Sebab, dia tidak perlu lama mendekam di penjara. Terdakwa kasus korupsi dana perbaikan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura itu hanya divonis satu tahun delapan bulan atau 20 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor kemarin (18/1). Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU), yakni hukuman tiga tahun penjara.
“Menyatakan terdakwa Sudjadnan ter-bukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Ketua Majelis Hakim Jupriadi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Majelis hakim menyatakan bahwa Sudjadnan telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya seperti diatur dalam pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain hukuman kurungan, terdakwa diwajibkan untuk Membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan penjara.

“Perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan primer pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata hakim anggota Anwar.

Dalam amar putusannya, majelis mengungkapkan pertimbangan memberatkan. Perbuatan terdakwa yang menyetujui anggaran perbaikan gedung sebelum pengesahan anggaran belanja tambahan (ABT) bukankindakan proporsional.

Lalu, pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa mengembalikan uang ke KPK dan berlaku sopan selama persidangan. Hal yang meringankan lainnya adalah Sudjadnan sakit dan dinilai berjasa kepada negara. “Terdakwa menderita penyakit jantung kronis,” kata hakim Anwar.

Sudjadnan terbukti telah sengaja memberikan kesempatan atau sarana kepada Mochammad Slamet Hidayat selaku duta besar RI di Singapura pada 2003 untuk memperoleh sejumlah uang yang berasal dari ABT dana perbaikan gedung KBRI dimegara itu. Proyek pembangunan kembali gedung KBRI, wisma duta besar, wisma DCN, dan rumah dinas KBRI di Singapura pada 2003 tersebut dilakukan tanpa proses lelang.

Lee Ah Kuang dari perusahaan Ben Soon Heng Engineering Enterprise ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek. Renovasi KBRI yang menyalahi prosedur pengadaan barang dan jasa itu terbukti merugikan keuangan negara Rp 8,4 miliar.

Atas persetujuan pencairan ABT untuk biaya renovasi KBRI di Singaptira, Sudjadnan menerima imbalan dari Slamet. Mantan Dubes RI di Amerika Serikat (AS) tersebut menerima USD 200 ribu dari Slamet.

Menanggapi vonis majelis hakim, Sudjanan tidak serta merta menerima putusan. Melalui tim kuasa hukumnya, dia menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Sementara itu, tim JPU yang diketuai Suwarji juga mempertimbangkan banding. “Kami akan mempelajari putusan dulu, Yang Mulia,” kata Suwarji.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunggu laporan tertulis dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tentang klarifikasi bantahan atas pernyataan Gayus Tambunan yang mengatakan ada ‘skenario’ yang dibuat Satgas pada sang mafia pajak tersebut.

Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Satgas untuk memberikan klarifikasi ke publik dan media dalam waktu 1×24 jam agar masyarakat bisa mengetahui yang sebenarnya terjadi, serta melaporkan secara tertulis padanya.

“Penjelasan tertulis dari Satgas yang akan disampaikan pada Presiden ditunggu hari ini, karena kemarin instruksinya 1 x 24 jam,” kata Julian dalam jumpa pers di Istana Presiden hari ini.

Namun, jelasnya, dia belum mengetahui pada pukul berada tepatnya Satgas akan menyampaikan laopran tertulis terkait bantahan pernyataan yang telah disampaikan Gayus pada pers seusai pembacaan vonis hukuman atas mafia pajak itu di PN Jaksel.

Julian mengatakan pihaknya memang telah mendengar bahwa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah menyiapkan laporan tertulis tersebut, dan akan segera menyampaikannya pada Presiden.

Seperti diketahui Satgas telah memberikan klarifikasi bantahannya atas pernyataan Gayus dalam jumpa pers kemarin sore.

Lima bantahan tersebut, Satgas memberantas keras seluruh tuduhan Gayus yang tidak berdasar fakta dan mengaburkan masalah mafia pajak dan mafia peradilan.

Satgas membantah pernyataan Gayus yang menyatakan Satgas menyuruhnya pergi ke Singapura, dan menyatakan Gayus dan kuasa hukumnya Adnan Buyung Nasution lah yang mengungkap masalah tiga perusahaan yang telah menyuap, menyatakan pemilihan Adnan Buyung Nasution yang dikatakan sebagai saran Satgas adalah tidak akurat, dan tidak benar terkait tuduhan ada agen CIA yang dinyatakan Gayus telah direstui salah satu anggota Satgas.(ln)

INILAH KRONOLOGIS PENANGKAPAN GAYUS TAMBUNAN

Pengejaran Polri terhadap Gayus Tambunan telah berhasil dengan baik. Polisi telah berhasil menemukan Gayus Tambunan dan mengamankannya. Gayus Tambunan menjadi kunci dalam kasus Mafia Pajak 25 M, yang berawal dari informasi Komjen Susno (mantan Kabareskrim Polri).

Polri mengamankan Gayus Tambunan di Hotel Mandarin Orchard Road Singapura. Gayus menyerahkan diri tanpa perlawanan.

Gayus bersama keluarganya langsung diamankan Tim Polri yang dipimpin Kombes Pol M Iriawan (Mantan Direskrim Polda Metro Jaya) yang saat ini menjabat Wakil Direktur I Kejahatan Trans Nasional- Bareskrim Mabes Polri. Selain itu hadir pula tim independen di lokasi menyaksikan penangkapan Gayus Tambunan.

Semoga pengungkapan kasus ini menjadi lebih mudah dan clear, dan para pelakunya diberikan sanksi hukum yang tegas,. Kasus ini sangat melukai hati masyarakat Indonesia. Kasus ini ditengarai melibatkan banyak pihak. Penanganan kasusu ini “Harus diungkap dengan jelas dan terbuka kepada publik”.

Bagaimana ini dapat terjadi ?, sudah berapa sering ini terjadi ? dan bagaimana modus yang mereka lakukan ?.

Rasanya kok sangat tidak mungkin, seorang pegawai golongan 3A dengan eselon rendah (mengutip pernyataan Sri Mulyani) dapat melakukan ini semua, apakah dia pemain solo atau merupakan bagian dari team. Inilah tugas dari penyidik Polri yang tentunya bekerjasama dengan Satgas.

Satgas pemeberantasan Mafia Hukum, harus dapat bekerja cepat dan keras dalam mengungkapkan setiap kasus. Tegakkan Hukum dan semua orang sama di mata Hukum, siapapun yang bersalah haruslah mendapatkan ganjaran yang setimpal. Hukum harus menjadi Panglima di Negara ini.

Semoga dengan Penangkapan Gayus tambunan menjadi langkah awal yang baik bagi pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Kronologi Penangkapan Gayus Tambunan :

Gayus Tambunan berhasil diamankan Polri di Hotel Mandarin Orchard Road Singapura. Mantan pegawai Pajak yang tersandung kasus markus pajak Rp 28 M akan diterbangkan kembali ke Indonesia pagi ini.

Gayus menyerahkan diri tanpa perlawanan Selasa malam (30/3/201). Kepada detikcom, Rabu (31/3/2010), sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana yang mengikuti penangkapan Gayus menceritakan kronologisnya.

Menurut Denny, dirinya dan anggota Satgas lainnya, Mas Achmad Santosa dan tim dari Mabes Polri dibawah pimpinan Kabareskrim Komjen Pol Ito Soemardi memang terbang menuju Singapura.

Satgas mendarat di Bandara Internasional Changi pukul 7.15 malam waktu setempat dan sempat istirahat sebentar.

Satgas kemudian makan malam sambil berdiskusi soal rencana tindak lanjut penangkapan Gayus di Asian Food Court, Lucky Plaza. Saat sedang makan malam itulah, tanpa disengaja mereka melihat Gayus melintas.

“Kami melihat Gayus sedang ingin membeli makan malam,” tutur Denny.

Gayus kemudian diajak makan malam bersama. Sambil makan itulah, Satgas membujuk Gayus untuk mau pulang ke Jakarta. Setelah berdiskusi panjang lebar selama satu jam, Gayus pun luluh. Dia bersedia untuk pulang.

“Kemudian kami pertemukan dengan tim Kabareskrim. Insya Allah kami akan segera kembali ke tanah air,” tutup Denny.

Malam ini Polri berhasil mengamankan Gayus di Hotel Mandarin Orchard Road Singapura. Gayus menyerahkan diri tanpa perlawanan. Bersama keluarganya, Gayus langsung diamankan Tim Polri yang dipimpin Kombes Pol M Iriawan. Selain itu hadir pula tim independen di lokasi menyaksikan penangkapan Gayus.

ang Gayus Tambunan di Temukan. Berita terkini, penyidik Mabes Polri kembali menemukan safety box milik tersangka kasus suap pajak Gayus Tambunan. Safety box kesepuluh yang ditemukan di Bank Mandiri ini tidak berisi uang.Uang Gayus Tambunan di Temukan
“Ada tiga dokumen di dalamnya yang sedang dibawa ke Mabes Polri,” kata Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Yopianes, Jumat 18 Juni 2010.

Menurut Yopianes, penemuan safety box ini merupakan pengembangan dari penemuan sembilan safety box sebelumnya. Saat polisi menemukan uang tunai dan emas batangan seberat 3,1 kg di salah satu safety box milik Gayus yang juga disewa dari Bank Mandiri, polisi menemukan sebuah kunci.

Kunci itu ternyata kunci pembuka safety box lain milik Gayus. “Penyidik kemudian melakukan penggeledahan. Kami baru mendapatkan SMS dari para penyidik yang baru selesai melakukan penggeledahan safety box kesepuluh ini,” kata dia.

Yopianes mengatakan, sore ini, pihaknya akan mempelajari apakah tiga dokumen yang ditemukan itu bisa dikembangkan lagi atau tidak. Yopi sendiri tidak membeberkan isi dokumen tersebut.

Sebelumnya dari safety box Gayus polisi mengamankan harga sebesar Rp 74 miliar. Selain emas batangan, di dalam safety box tersebut juga ditemukan uang tunai senilai Rp 60 miliar dalam bentuk dolar AS dan dolar Singapura. Diduga uang Gayus ini merupakan setoran dari sejumlah perusahaan yang menggunakan jasanya.

Berita Gayus Tambunan – Berita mengenai Gayus Tambunan sepertinya masih tetap seru saja diikuti. Pasalnya ada dugaan bahwa 149 perusahaan mengalirkan uang ke rekeningnya, dan selain itu tidak lama lagi disebutkan pula bahwa salah seorang jendral di kepolisian bakal menjadi korban.

Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengaku memiliki daftar 149 perusahaan yang menyetorkan uangnya ke rekening Gayus Tambunan. Menurutnya, ini baru bagian kecil dari mafia perpajakan.

“Saya ada daftarnya, 149 perusahaan. Ini terkait kasus Gayus, karena masuk ke rekening dia,” kata Bambang usai bertemu Kapolri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri, Kamis (1/4).

Kapolri bakal membahas pemeriksaan terhadap perwira tinggi (pati) Polri yang mengarah kepada salah satu jenderal berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (Brigjen). Sejauh ini, ada informasi bahwa jenderal Polri yang akan dicopot terkait kasus Gayus masih menjabat Kapolda.

Kapolri BHD juga memberi isyarat, dalam waktu dekat, Polri akan melakukan serah terima jabatan terkait dengan keterlibatan jenderal Polri itu dalam kasus dugaan rekayasa kasus Gayus Tambunan.

Publik kini menunggu janji Kapolri untuk mengungkap kasus pencucian uang, korupsi dan rekayasa kasus yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan itu secara tuntas.

Sebelumnya, Susno Duadji, mantan Kabareskrim, mengatakan dua pati berpangkat jenderal di Mabes Polri, antara lain mantan Direktur II Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim, Brigjen EI dan mantan Wakil Direktur II Eksus, Brigjen RE.

Belakangan diketahui kedua jenderal itu, yakni Brigjen Edmon Ilyas yang saat ini menjabat Kapolda Lampung dan Brigjen Radja Erizman sekarang menduduki Dir. II Eksus Bareskrim Mabes Polri.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Laode Husein meminta, Brigjen Raja Erizman dan Brigjen Edmon Ilyas yang menjalani pemeriksaan terkait kasus Gayus Tambunan, dinonaktifkan.

Gayus diciduk di Singapura dan menjadi berita dunia. Apresiasi positif perlu diberikan kepada Kapolri dan istana karena siapa tahu, melalui modus Gayus, langkah itu bisa menjadi pintu masuk mengembalikan para penjarah uang rakyat seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI ). Hingga kini masih ada sekitar 15-20 pelaku kejahatan ekonomi yang bersembunyi di ketiak otoritas Singapura.

“Ada tiga dokumen di dalamnya yang sedang dibawa ke Mabes Polri,” kata Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Yopianes, Jumat 18 Juni 2010.

Menurut Yopianes, penemuan safety box ini merupakan pengembangan dari penemuan sembilan safety box sebelumnya. Saat polisi menemukan uang tunai dan emas batangan seberat 3,1 kg di salah satu safety box milik Gayus yang juga disewa dari Bank Mandiri, polisi menemukan sebuah kunci.

Kunci itu ternyata kunci pembuka safety box lain milik Gayus. “Penyidik kemudian melakukan penggeledahan. Kami baru mendapatkan SMS dari para penyidik yang baru selesai melakukan penggeledahan safety box kesepuluh ini,” kata dia.

Yopianes mengatakan, sore ini, pihaknya akan mempelajari apakah tiga dokumen yang ditemukan itu bisa dikembangkan lagi atau tidak. Yopi sendiri tidak membeberkan isi dokumen tersebut.

Sebelumnya dari safety box Gayus polisi mengamankan harga sebesar Rp 74 miliar. Selain emas batangan, di dalam safety box tersebut juga ditemukan uang tunai senilai Rp 60 miliar dalam bentuk dolar AS dan dolar Singapura. Diduga uang Gayus ini merupakan setoran dari sejumlah perusahaan yang menggunakan jasanya.

Berita Yang Berhubungan :

1. Gayus Beli Hukum
2. Gayus Tambunan
3. Gayus Terjerat Empat Kasus
4. Gayus Ngaku Terima Suap, Tapi Tak Dijerat
5. Jangan Hukum Mati Gayus

Vonis tujuh tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Gayus Tambunan berdasarkan berbagai pertimbangan.Majelis Hakim, yang diketuai Albertina Ho, tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni 20 tahun penjara.
Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana yang layak patut dan sesuai dengan penuntut umum bukan balas dendam tapi pembinaan.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak menghambat pemasukan pajak untuk pembangunan,” ujar Albertina di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (19/1).

“Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, punya anak-anak yang masih kecil, dan berusia relatif muda sehingga diharap bisa memperbaiki kelakuan di kemudian hari,” tambahnya.Mengadili, menyatakan terdakwa Gayus Halomoan Pandapotan Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan lakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dakwaan kesatu subider dan kedua prime, ketiga dan keempat dan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Sementara Gayus sendiri memuji Majelis Hakim yang yang telah berani memutus selama tujuh tahun penjara.
“Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim karena memutus hanya berdasarkan fakta persidangan,” kata Gayus usai pembacaan vonis.
Menurutnya, yang diputuskan majelis tidak seperti tuntutan jaksa. “Jaksa menuntut secara membabi buta dan berdasarkan balas dendam,” ujarnya.

Gayus juga memuji hakim hanya memutus sesuai dengan surat dakwaan saja. “Tidak seperti pihak tertentu yang mencicil suatu perkara. Padahal saya sangat berkomitmen untuk bisa membantu satgas mafia hukum khususnya Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa,” ujarnya.

Gayus divonis tujuh tahun penjara. Selain hukuman penjara, Gayus juga harus membayar denda Rp300 juta subsidair tiga bulan penjara. Sedangkan mantan Hakim Agung Benyamin Mangkudilaga mengatakan vonis terhadap Gayus tambunan seharusnya lebih berat dari yang dituntutkan oleh Jaksa.

“Hukuman Gayus itu seharusnya lebih. Dilihat selama proses persidangan diperkirakan bisa lebih (berat),” ujar Benyamin yang dijumpai sebelum persidangan Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/1). (int)

Gayus Haloman Tambunan memang Fenomenal. Sepak terjangnya membikin heboh sekaligus membuat lelah dan kalang kabut para penegak hukum. Gayus mampu membobol semua lini, sehingga semakin jelas membuka bobroknya wajah hukum yang gampang dibeli di negeri ini.

Pria gempal berusia 30 tahun ini mulai santer namanya disebut-sebut karena terkait jaringan mafia pajak yang disinyalir melibatkan para petinggi Polri. Adalah Susno Duadji, mantan Kabareskrim Mabes Polri dan kini menjadi pesakitan yang kali pertama menyebut nama Gayus.

Susno menyebut Gayus menyimpan duit Rp25 miliar di rekening pribadinya. Kala itu, hanya Rp395 juta yang disita sebagai barang bukti untuk menjeratnya secara pidana, sedangkan sisanya Rp24,6 miliar tak jelas juntrungannya. Beredar isu, uang Rp24,6 miliar ini dijadikan bancakan oleh petinggi polisi.

Dalam kasus pajak ini, Gayus dijerat tiga pasal sekaligus, penggelapan, pencucian uang, dan korupsi. Anehnya dalam persidangan, Gayus hanya dituntut pasal penggelapan. Hakim pun mengganjarnya hanya setahun penjara percobaan, namun belakangan malah dibebaskan.

Selalu ada yang mengejutkan dari Gayus Tambunan.Setelahjalanjalan ke luar negeri dengan paspor palsu, Gayus juga disebut memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau pom bensin. Adalah anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum,Yunus Husein yang mengungkapkan hal itu pada Obrolan Langsat bertajuk “Mafia Hukum”di Jalan Langsat 1/16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 17 Januari lalu.

Yunus mengatakan, dalam data laporan yang dimilikinya, Gayus memiliki tiga pekerjaan yakni pegawai pajak, pengusaha pom bensin, dan pekerjaan lain yang dia lupa. Jika benar Gayus punya pom bensin, hartanya memang berlimpah. Ada dua persyaratan utama untuk menjadi mitra usaha SPBU Pertamina yakni lokasi usaha dan modal miliaran. Calon mitra harus memiliki tempat usaha dengan luas minimal 1.500 meter persegi dengan lokasi harus strategis. Belum lagi dana miliaran untuk modal awal.

Gayus Tambunan seperti sosok sakti. Terdakwa kasus mafia pajak itu berhasil mengakali hampir semua lini aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, bahkan aparat imigrasi. Sepak terjang Gayus dalam urusan mengakali aparat penegak hukum cukup panjang. Gayus mendapatkan berkas rencana tuntutan (rentut) jaksa penuntut umum Kejari Tangerang dengan tuntutan pidana satu tahun dalam kasus pencucian uang dan penggelapan.

Untuk mendapatkan rentut itu, Gayus mengaku memberikan uang ke jaksa lewat pengacaranya Haposan Hutagalung sebesar Rp5 miliar. Gayus juga diduga menyuap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Muhtadi Asnun.

Gayus menyuap beberapa penyidik Bareskrim Mabes Polri agar rumah mewahnya di Kepala Gading tidak disita. Begitu juga agar uangnya di rekening bank tidak diblokir. Gayus juga menyuap Kepala Rutan Mako Brimob dan delapan anak buahnya agar bisa keluar tahanan.

Gayus juga mengakali petugas Imigrasi untuk mendapatkan paspor atas nama Sony Laksono, lantas pelesiran ke luar negeri. Dari hasil pengembangan, Mabes Polri menemukan data terbaru mengenai dugaan peran WNA Jhon Jerome dan Arie dalam kasus pemalsuan paspor ini.

Polri mendapatkan bukti baru berupa fotokopi paspor WN Republik Guyana, sebuah negara di Amerika Selatan, dengan foto mirip Gayus dan seorang wanita mirip Milana Anggraieni dalam percakapan via email antara Jerome dan Arie. Pada paspor tersebut tertera foto mirip Gayus dengan atas nama Yosep Morris dengan nomor 1209595 dan satu lagi perempuan atas nama Ann Morris dengan nomor paspor 1209191 yang foto mirip Milana Anggraieni.

Temuan paspor ganda Gayus ini membuat Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terheran-heran lantaran tidak lazim. Kata Marty, “WNI tak mungkin punya dua paspor. Kita tak punya azas dwi kebangsaan, ini sesuatu yang luar biasa.”

Sementara, Menkum HAM Patrialis Akbar mengaku paspor Gayus ini canggih karena tidak hanya lolos dalam pemeriksaan di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Memang luar biasa orang yang satu ini. Dan hari ini, mantan pegawai pajak Gayus Tambunan akan menghadapi ketukan palu vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gayus akan menghadapi vonis pada hari ini.

Sebelumnya, Gayus dituntut 20 tahun bui karena diduga terlibat kasus mafia hukum dan mafia pajak. Selain menuntut pidana badan, jaksa juga meminta hakim untuk menjatuhkan pidana denda kepada Gayus Tambunan sebanyak Rp500 juta subsidair 6 bulan.

Mengenai vonis, Pertanyaannya sekarang, apakah dengan vonis Gayus kasus akan selesai? Atau malah sengaja dibikin selesai sesuai pesanan? Tentu, semua berharap tidak demikian. Tidak cuma Gayus yang diganjar dengan hukuman setimpal, namun semua yang terlibat dalam mafia hukum dan mafia pajak ini harus diungkap sejelas-jelanya dan dihukum seadil-adilnya.

Kenapa demikian? Ihwalnya, Gayus secara tegas menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sudah tahu siapa big fish dari kasus ini sebenarnya. “Presiden sudah tahu, Satgas sudah tahu siapa yang big fish, kalau saya ikan teri,” aku Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 10 Januari lalu. Ketika ditanyai siapa big fish tersebut? Gayus enggan membocorkannya. “Saya ikan teri, saya nggak tahu big fish,” kilahnya.

Dengan demikian, masih ada perkejaan berat bagi polisi, Satgas dan Panja Pajak untuk membongkar cukong yang berada di balik aksi Gayus. Dan sebenarnya, negara tidak hanya berhadapan dengan aksi Gayus seorang diri. Boleh jadi ada kepentingan perusaan besar yang diketahui menjadi “pasien” aktor si banyak “muka” itu. Dalam hal ini negara dihadapkan pada kepentingan asing yang kuat. Ya, kita tunggu saja kelanjutan kasus ini!

USAI sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus Tambunan menyampaikan curahan hatinya. Ia mengungkapkan kekesalannya terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, terutama Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa. Berikut curhatnya:

Di kesempatan ini, saya menyatakan kekecewaan saya yang sangat besar terhadap satgas Pemberantasan Mafia Hukum, khususnya kepada Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, termasuk Yunus Husein.

Ada beberapa poin yang selama ini saya keep (tutup) rapat-rapat dalam rangka saya ingin membantu, tapi rupaya perbuatan mereka justru memperkeruh susaana dan makin menyudutkan saya, seolah-olah saya ini penjahat nomor satu di Indonesia.

Beberapa poin itu dapat saya bacakan sebagai berikut:

Saya tiga ketemu Denny Indrayana 18 Maret, 22 maret dan 24 maret. Selama pertemuan itu berulang kali Denny bilang kalau bisa kasus mafia hukum dipegang KPK karena Denny tidak percaya dengan Mabes Polri.

Kedua, keberangkatan saya ke Singapura tanggal 24 maret 2010 langsung ke bandara (Soekarno Hatta) setelah bertemu satgas, karena disuruh Denny agar saya tidak dijadikan korban bersamaan Andi Kosasih menunggu sampai Haposan ditangkap lebih dahulu. Jika Haposan sudah ditangkap, maka Denny akan menjemput saya di Singapura dan membawa kembali ke Indonesia.

Pada saat bertemu di Singapura, saya memberi tahu Denny dan Ota (Mas Akhmad Santosa) tentang uang yang lebih dari Rp50 miliar di safe deposit box. Namun saya tidak pernah memberi tahu uang itu dari mana. Di beberapa kesempatan, DI dan Ota bilang itu dari Bakrie Grup. Saya tidak pernah menyatakan seperti itu.

Satgas yang mengarahkan dan mengalihkan dari isu mafia pajak yang kemungkinan melibatkan Direktur dan Dirjen Pajak. Atau mafia hukum yang kemungkinan melibatkan Cirus Sinaga. Namun ditakutkan membongkar kasus Antasari. Kasus kepergian ke Bali yang diduga bertemu Ical, ke Makau dan Singapura untukamankan aset dan dibeking orang kuat. tu hal lagi

Dengan cara sengaja mengupload foto gambar paspor ke Twitter-nya, sehingga perhatian orang
tidak ke Direktur dan Dirjen Pajak, ataupun ke Cirus Sinaga.

Denny tidak hanya berkomunikasi dengan istri saya untuk berkata jujur, tetapi memang ingin mengintimidasi istri saya. Denny bukan berempati terhadap seorang wanita yang sedang sedih dan tertekan, suami di penjara, dan mengurus anak-anak seorang diri. Malah memaksa istri jujur, apakah bertemu Ical di Bali. Padahal istri sudah jujur tidak bertemu Ical di Bali. Kalau emang tidak ketemu, apakah harus bilang ketemu!

Pada waktu di Singapura, Denny berjanji pada saya apabila mau membongkar mafia hukum, saya akan dibantu sebagai whistle blower. Karena Denny dekat dengan media, ia akan omong tiap hari, sehingga hukuman saya akan diringankan. Kenyataannya Denny justru memojokkan saya terus menerus dan menjadikannya sebagai alat politik.

Khususnya tiga perusahaan bakrie yang ingin disuruhnya diungkap, Denny juga menjanjikan saya akan aman dan nyaman selama proses hukum berlangsung jika saya mau balik ke indonesia dan kooperatif.

Denny yang menyarankan saya memakai jasa Adnan Buyung dan partners, dan mengantar istri dan ibu mertua bertemu Bang Buyung. Namun justru Denny bermanuver sendiri yang justru merugikan luar biasa saya dan Bang Buyung dengan selalu menembak Ical, bukannya membongkar mafia pajak yang kemungkinan melibatkan Direktur dan Dirjen Pajak atau membongkar peran Cirus Sinaga yang kemungkinan membongkar kasus Antasari.

Satu hal lagi berdasrkan cerita Jhon Grice kepada saya. Jhon Grice adalah agen CIA dan semua kegiatannya diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota satgas.(*)

Jakarta – Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi mengakui adanya keterangan tersangka kasus dugaan korupsi Gayus Halomoan Tambunan yang menyatakan dirinya menerima suap dari tiga anak perusahaan Group Bakrie senilai US$3 juta.

“Itu kan pengakuan dia jadi tentunya sekarang kita tidak hanya berdasarkan pengakuan saja. Tetapi kita juga harus melihat berdasarkan bukti yang harus kita kumpulkan,” ujarnya di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Selatan, Kamis (3/6).

Guna mencari bukti atas tudingan pegawai Ditjen Pajak itu, Tim Independen Polri berencana memeriksa tiga perusahaan yang dimaksud. Ketiganya adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources, Tbk, dan PT Arutmin.

“Nanti kita akan minta keterangan dari yang dituduhkan oleh saudara Gayus. Dari keterangan itu ada tidak bukti-buktinya,” ujarnya.

Gayus sendiri dalam pemeriksaan oleh penyidik Tim Independen mengaku menerima suap dari 40 perusahaan yang ia tangani sejak tahun 2007-2009. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil penelusuran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan ada 149 transaksi dalam rekening Gayus.

Selama menjadi pegawai ditjen pajak, ia mengaku mendapatkan US$500 ribu dari KPC pada tahun 2008. Dari Bumi Resources US$500 ribu.

Pada tahun 2009 ia menerima US$2 juta dari KPC dan Arutmin. Belum diketahui jumlah potongan pajak yang diberikan Gayus atas suap yang ia terima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s