Para TKI Devisa menderita

Kita sering mendengar kabar pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dari tahun ke tahun terus menerus menghadapi masalah serius. Banyak sekali buruh migran yang bernasib buruk, contoh yang dialami oleh Sumiati, Kikim dan lainnya. Data ketenagakerjaan mengungkapkan 4.822 TKI di luar negeri mengalami penganiayaan pada 2009.
Jumlah tersebut naik tajam di atas 36% dibandingkan tahun sebelumnya (2008) sebesar 3.470 jiwa. Ini terungkap dalam data pelayanan TKI di Bandara Soekarno Hatta oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
Kita melihat permasalahan terbesar yang dialami oleh TKI adalah penganiayaan, disusul pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Padahal,  pada 2008, penganiayaan menempati peringkat kasus terbanyak keempat di bawah kasus gaji TKI tidak dibayar.
Karena banyaknya kasus TKI yang sering terjadi ini, muncul tudingan bahwa pemerintah gagal melakukan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Hingga tahun 2010, TKI yang bekerja di luar negeri telah mencapai angka 4,3 juta orang dan cenderung meningkat setiap tahunnya.
Sementara selama tahun 2009-2010 devisa yang dihasilkan sebesar US$6,6 miliar. Bahkan Bank Dunia memperkirakan buruh migran akan membawa remitansi sedikitnya US$7,1 miliar pada 2010, naik dari US$6,6 miliar (2009).
Meski demikian, berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO) 2010, Indonesia adalah negara yang TKI -nya mendapatkan upah paling rendah di antara negara negara penyuplai tenaga kerja. Indonesia juga negara yang paling lemah dalam perjanjiannya perlindungan TKI-nya.
Hanya pertanyaannya, seberapa besar manfaat pengiriman TKI bila dibandingkan dengan banyaknya masalah yang muncul? Adakah pemerintah sudah sepenuhnya melakukan langkah konkret untuk melindungi TKI di luar negeri?
Pemerintah berdalih, pengiriman TKI di antaranya adalah mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Umumnya sebagian besar TKI yang dikirim ke luar negeri berasal dari pedesaan, termasuk dari daerah miskin. Keadaan sosial seperti ini yang mendorong orang melakukan migrasi dengan menjadi TKI di luar negeri. Sekarang di pedesaan ditandai dengan kondisi lahan pertanian yang semakin sempit, teknologi pertanian yang mengambil alih peran tenaga manusia dan kesenjangan upah antarsektor di luar pertanian.
Jadi, alasan utama orang meninggalkan pedesaan adalah berhubungan dengan susahnya mendapat pekerjaan di pedesaan. Daya tarik tradisional, misalnya kemungkinan mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi, kehidupan kota yang lebih dinamis, kesempatan bertambahnya wawasan dan pengalaman yang lebih baik, ternyata menjadi pilihan prioritas berikutnya.
Jika dilihat dari besar devisa yang diperoleh dari ekspor TKI, boleh jadi pemerintah akan sulit menyetop kebijakan tersebut. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika Indonesia masih kesulitan menyediakan lapangan kerja, sementara jumlah angkatan kerja terus meningkat. Karena itu, pengiriman TKI telah menjadi salah satu katup pengaman dalam memecahkan tenaga kerja di negeri ini.
Pemerintah sejatinya mampu menangani masalah pekerja migran secara menyeluruh, tidak hanya penanganan kasus per kasus atau menampung keluhan-keluhan selama penempatan dan selama bekerja di negara lain. Penanganan masalah ini harus dilakukan integral mulai dari persiapan, pemberdayaan, hingga pengembalian sampai ke daerah. 

Read more: http://jiastisipolcandradimuka.blogspot.com/2011/03/tki-diantara-devisa-dan-derita.html#ixzz1IFay1UBV

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s