Hentikan penderita perempuan TKI di luar negeri

BELUM selesai kasus Siti Hajar, seorang tenaga kerja Indonesia  (TKI)  bernama Nurul Widayanti asal Ngawi ditemukan tewas. Ia diduga  bunuh diri  di Kajang, Malaysia, akibat perlakuan sadis majikannya  (Suara Merdeka,  14 Juni 2009). Masih di bulan yang sama, Sumasri asal  Blitar mengalami  depresi akibat penganiayaan majikan di negeri jiran  itu. 
 
 Siti Hajar, Nurul, dan Sumasri adalah contoh kecil nasib TKI di luar   negeri yang terkuak di media massa. Ibarat fenomena gunung es, derita   yang dialami TKI di luar negeri pasti lebih banyak lagi dari yang   terekspose di media. 
 
 Bahkan kasus seperti itu tidak hanya terjadi di Malaysia, tetapi juga di   negara lain seperti Arab Saudi dan Hongkong. Dalam catatan   Depnakertrans, pada tahun 2007 terdapat 1.766 kasus yang menimpa buruh   migran asal Indonesia, dan sebagian besar perempuan. 
 
 Meski banyak perempuan TKI tersandung masalah, hal itu tidak menyurutkan   animo sebagian masyarakat untuk dapat bekerja di luar negeri. Umumnya   motif mereka adalah ingin mengubah nasibnya. Gaji yang menggiurkan di   luar negeri menjadi daya pikat tersendiri.
 
 Mereka rela mengeluarkan puluhan juta rupiah agar dapat menjadi TKI di   luar negeri, walau hanya menjadi pembantu rumah tangga, buruh kebun, dan   buruh pabrik. Pendidikannya rata-rata rendah. 
 
 Menurut Koordinator Migrant Care, Annis Hidayah, 70 persen dari sekitar   enam juta TKI adalah perempuan. Setiap tahun, devisa negara yang   diperoleh dari subsektor ini mencapai Rp 44 triliun (Suara Merdeka, 13   Juni 2009). Tidak salah kalau mereka disebut pahlawan devisa negara,   sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di   dalam negeri.
 
 Ironisnya, perlakuan pemerintah terhadap TKI masih terbatas. Seringkali   tindakan pemerintah terkesan menunggu jika ada masalah muncul. UU No   39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri belum   menjamin keselamatan para pahlawan devisa negara. 
 
 Yang paling sering mengalami tindak kekerasan adalah perempuan TKI,   terutama yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini disebabkan   pengawasan pemerintah terhadap sektor ini masih kurang. Kondisi ini   diperparah oleh sikap perusahaan-perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja   Indonesia (PJTKI) yang kurang peduli terhadap derita TKI yang   disalurkannya ke luar negeri.
 
 Akibatnya, bargaining position TKI di mata majikan sangat rendah. Jika   ada pelanggaran yang dilakukan majikan, perempuan TKI tidak berani   melaporkan ke pihak berwajib. Tidak salah jika kekerasan baru terkuak   setelah para PRT ini menderita cukup lama. 
 Solusi  Melihat kenyataan itu, pemerintah dan semua pihak terkait harus  segera  menghentikan penderitaan perempuan TKI di mancanegara. Last but  not  least. Tidak ada kata terlambat untuk mengatasi. Ada beberapa  solusi  yang bisa dlakukan. Pertama, pemerintah —dalam hal ini KBRI  setempat—  dan PJTKI harus proaktif memberikan pengawasan dan  perlindungan. 
 
 Konkretnya, setiap seminggu/sebulan sekali menggelar forum dialog TKI.   Dalam forum tersebut, mereka bisa bertatap muka langsung. Selain itu,   melayani pengaduan melalui layanan telepon atas perlakuan majikan atau   atasan tempat bekerja. Layanan ini dibuka 24 jam, sehingga sewaktu-waktu   TKI mengalami masalah akan cepat tertangani. 
 
 Kedua, membekali pengetahuan tentang perlindungan TKI di luar negeri.    Pembekalan ini penting, bahkan hal ini harus menjadi materi wajib dalam   pembekalan sebelum penempatan kerja di luar negeri. 
 
 Selain itu juga membekali mereka dengan UU atau peraturan tenaga kerja   yang berlaku di negara tujuan. Karena bisa saja UU atau peraturan di   Indonesia berbeda dari aturan ketenagakerjaan di negara tempat TKI   bekerja. 
 
 Ketiga, pemerintah maupun PJTKI harus selalu meningkatkan kualitas TKI.   Ke depan, perlu dimaksimalkan TKI yang betul-betul ahli di bidangnya.   Rintisan yang dilakukan pemerintah dalam lima tahun terakhir dengan   mengirim tenaga perawat yang lulus dengan standar internasional perlu   dikembangkan. 
 
 Indonesia perlu belajar dari India yang mengirimkan buruh migran dengan   kualifikasi tertentu (terutama bidang infomasi dan teknologi) sehingga   mendapat posisi yang lebih terhormat, daripada sekadar (maaf) menjadi   pembantu rumah tangga. 
 
 Keempat, mempererat komunikasi dengan pemerintah negara tujuan.   Komunikasi ini ditindaklanjuti KBRI dengan berbagai instansi terkait di   negara tersebut. 
 
 Jika komunikasi terjalin baik, setiap masalah yang menimpa perempuan TKI  bisa segera ditangani.

Read more: http://jiastisipolcandradimuka.blogspot.com/2011/03/hentikan-derita-perempuan-tki-di-luar.html#ixzz1IFckJc1q


Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s