PDIP Sebut Kewenangan Penuntutan KPK Tak Sesuai UU Kejaksaan

TEMPO Interaktif, Jakarta – Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Sundari berpendapat kewenangan penuntutan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi tak sesuai dengan Undang-undang Kejaksaan. “Kewenangan penuntutan umum itu (dimiliki) Kejaksaan, sementara kita lihat KPK itu penuntutan oleh mereka, penyidikan oleh mereka,” ujarnya seusai diskusi di Alibaba Steak, Jl. Wahid Hasyim, Selasa (15/3).

Secara jangka panjang, katanya, kewenangan itu tak seusai dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Karena itu, partainya dalam diskusi internal menilai lebih baik kewenangan penuntutan itu dicabut. Namun, kewenangan penyidikan bisa dipertahankan dengan penyidik independen. “Biar semuanya tidak tersentralisir,” katanya. Yang lebih penting ketimbang lembaga sementara seperti KPK, ucapnya, adalah penguatan kelembagaan konvensional seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan pengadilan.

PDIP juga ingin merombak ketentuan yang menggariskan KPK tak bisa melansir Surat Perintah Penghentian Penyidikan bagi kasus yang tak cukup bukti. Asas praduga bersalah dinilainya dilanggar oleh aturan itu.

Tidakkah PDIP menyadari usulan tersebut bakal dikaitkan dengan kasus cek pelawat yang membelit petinggi partai banteng itu? “Makanya kita enggak mau ngomong,” ucapnya sembari bergegas pergi.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Rizky Argama mengkhawatirkan usulan serupa yang makin santer di parlemen. KPK, katanya, dibentuk karena lembaga yangmenangani penuntutan, penyidikan, dan penangkapan kasus korupsi tidak berjalan efektif.

“Konsekuensi logis dari pendirian KPK, harus punya fungsi dan kewenangan penuh sampai akhir, ke tingkat pengadilan, jadi kalau fungsi itu dihilangkan, itu hambatan baru lagi dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya.

BUNGA MANGGIASIH

 

Terbukti, Media Online Menyalip Cetak Dalam Meraup Kue Iklan

TEMPO Interaktif, New York – Media online mulai membuktikan kejayaannya. Untuk pertama kalinya, pendapatan iklan dan pembaca online telah melampaui surat kabar cetak. Dari laporan terbaru, Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism, pendapatan iklan online di Amerika Serikat menyalip pendapatan iklan di surat kabar pada tahun 2010.

Studi ini juga menemukan bahwa lebih banyak orang — 46 persen orang Amerika yang disurvei — mengatakan mereka mengakses berita online setidaknya tiga kali seminggu, melawan 40 persen yang mengatakan mereka mendapatkan berita dari koran dan situs pendamping media mereka.

“Migrasi ke Web mengalami percepatan,” kata Tom Rosenstiel, Direktur Project for Excellence in Journalism. “Hadirnya komputer tablet dan penyebaran smartphone lebih mempercepat lagi tren ini.”

Temuan terbaru juga menunjukkan bahwa surat kabar sedang menderita. Tidak hanya dari krisis ekonomi, tetapi juga karena banyak orang yang memilih untuk membaca berita dan informasi melalui online, dan pengiklan mengikuti mereka.

Koran seperti Gannett, The New York Times dan McClatchy masih melaporkan adanya penurunan pendapatan iklan koran ketika media lain seperti televisi sedang menikmati rebound dalam penjualan iklan. Pendapatan iklan koran selama empat tahun hingga 2010 turun 46 persen atau sekitar US$ 22,8 miliar.

Sementara iklan online mencapai US$ 25,8 miliar pada tahun 2010. “Ini sebuah tantangan untuk organisasi berita. Iklan online terutama disumbang oleh iklan pencarian (porsinya 48 persen), kemudian disusul berita keuangan,” menurut penelitian itu.

Pukulan terhadap Koran dari hadirnya media online selama satu dekade terakhir juga terlihat dari tren menyusutnya staf, termasuk reporter dan editor. Menurut studi itu, jumlah redaksi koran saat ini 30 persen lebih kecil daripada tahun 2000.

Untuk mengurangi merosotnya kue iklan dan menyusutnya pembaca koran cetak, maka surat kabar mulai memungut biaya untuk akses online ke situs Web mereka. The New York Times, misalnya, sedang mempersiapkan untuk memulainya.

Namun dari tiga lusin surat kabar yang menjual beritanya di media online, hanya 1 persen dari pembaca yang rela membayar. Dua puluh tiga persen dari orang Amerika yang disurvei mengatakan bahwa mereka akan membayar $ 5 per bulan untuk versi online jika koran lokal mereka tidak ada lagi.

REUTERS| NUR HARYANTO

 

Bisa Online dengan Paus Benediktus

TEMPO Interaktif, Vatican City – Pengagum Paus Yohanes Paulus II akan dapat berinteraksi dengan Pimipinan tertinggi Katolik itu melalui transformasi media sosial dalam waktu dekat.

Vatikan berencana menghubungkan halaman Facebook dengan video tentang kepausan Yohanes yang telah berlangsung selama 27 tahun. “Akan kami luncurkan pekan depan untuk mempromosikan 1 Mei beaktifasi,” ujar pejabat Vatikan seperti dikutip AP, hari ini.

Monsignor Paul Tige, pejabat di kantor komunikasi sosial Vatikan mengatakan Vatikan akan melakukan langkah pertama pada halaman Facebook dengan sebuah tema. Contohnya halaman bertema Perjalanan Paus Benediktus XVI ke Inggris Raya pada September. Halaman ini masih aktif dan digemari sekitar 15 ribu orang per hari.

Dengan model seperti ini Vatikan mempercayai akan bisa meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan umatnya. “Tak hanya berbagi informasi tapi menciptakan komunitas,” ujar Tighe.

Rupanya Vatikan sudah memahami interasi dan dorongan media sosial saat ini. Mereka juga bakal meluncurkan portal informasi web Vatikan yang dirancang khusus agar dapat terhubung ke Twitter dan blog. Portal ini juga berfungsi sebagai agregator dari berbagai sumber informasi seperti radio, televisi, surat kabar L’Osservatore Romano dan agen penyedia berita Vatikan.

Meski begitu, situs http://www.vatican.va masih tetap akan menjadi pusat informasi utama tentang Tahta Suci, dokumen, kantor Vatikan dan aktivitas kepausan. Untuk sementara, situs baru nanti dapat diakses dengan bahasa Inggris dan Italia.

Vatikan juga telah menggunakan saluran YouTube, Twitter dan Facebook untuk menyampaikan pesan Paus. Paus Benekditus XVI baru-baru ini juga mengamini betapa efektif pesan yang disampaikan melalui interaksi media sosial dibanding lewat televisi, radio dan surat kabar. “Di internet bisa mendapatkan komentar, tanggapan dan pertanyaan dari umat,” ujar Tighe.

Tighe menyampaikan Paus akan berinteraksi pada Jumat Agung 22 April. Dia akan menanggapi pertanyaan umat yang diajukan secara online dan direkam. Jawabannya juga bakal ditemukan di YouTube. “Ini merupakan awal cara yang sederhana untuk Paus berinteraksi langsung dengan umatnya,” ujar Tighe.

AP/DIAN YULIASTUTI

 

Pemerintah Bertahan Tidak Naikkan Harga Bensin

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pemerintah masih bertahan untuk tidak segera menaikkan harga bahan bakar minyak, meski mengakui tren kenaikan harga minyak mentah. “Belum ada satu pemikiran untuk menaikan harga BBM,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, hari ini.

Sikap tersebut juga berangkat dari pantauan terus menguatnya nilai tukar rupiah. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam berapa kenaikan dan berapa anggaran subsidi yang harus ditambah.

Sejauh ini, meskipun harga minyak naik, kata Hatta, pemerintah masih tertolong dengan penguatan rupiah.

Pemerintah memang belum bisa memutuskan akan memilih salah satu dari ketiga opsi yang diajukan oleh tim pengkajian BBM Bersubsidi. Ketiga opsi itu meliputi kenaikan harga premium sebesar Rp 500, penetapan harga pertamax sebesar Rp 8.000 untuk mendorong peralihan konsumsi pertamax, dan penjatahan konsumsi premium.

Bahkan, pemerintah belum menetapkan prioritas, opsi mana yang kemungkinan realistis untuk dijalankan. Padahal Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah mengungkapkan adanya tambahan defisit antara Rp 10 – 17 triliun. “Pemerintah belum mengambil keputusan yang penting,” kata Hatta.

IQBAL MUHTAROM

 

Pembatasan BBM Ditunda, Pemerintah Siapkan Strategi

TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghindari pembengkakan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sampai saat ini keputusan untuk menerapkan pembatasan BBM masih menunggu hasil kajian tim Pembatasan BBM.

Menurut Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Legowo, jika pembatasan BBM tertunda, pembengkakan subsidi yang ditanggung pemerintah mencapai 3 juta kiloliter per tahun. “Perkiraan awal itu, kebutuhan BBM subsidi per tahun mencapai 42 juta kiloliter per tahun. Padahal APBN 2011, 38,5 juta kiloliter. Jadi, ada selisih sekitar 3 juta kiloliter kalau dibiarkan. Kita harus cari cara supaya volume tidak naik,” ujar Evita usai acara pelantikan pejabat Eselon II di Kementerian ESDM.

Ia mencontohkan, pemerintah akan melakukan kampanye untuk mendorong masyarakat menggunakan bahan bakar non subsidi bagi pengguna kendaraan pribadi. “Misalnya premium itu kurang baik digunakan untuk kendaraan biasa terutama buatan tahun 1999 ke atas. Lebih baik menggunakan bahan bakar dengan oktan 91,” katanya.

Sementara itu, pembatasan BBM masih menunggu hasil kajian, pemerintah juga berusaha menjaga distribusi pasokan BBM tepat sasaran. “BPH Migas tetap menjaga subsidi BBM tepat sasaran. Kami sudah buat petunjuk operasionalnya, dan pengawasan melibatkan beberapa pihak, seperti polisi, Departemen Perhubungan, Kejaksaan, dan Organda,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Tubagus Haryono.

Berdasarkan data BPH Migas, realisasi konsumsi BBM bersubsidi untuk Januari 2011 naik 9 persen dibandingkan Januari 2010. Adapun kuota BBM subsidi jenis premium naik dari 1,8 juta kiloliter menjadi 1,9 juta kiloliter.

DWITA ANGGIARIA

 

Pengurus PSSI dan Peserta Kongres Pergi ke Eropa

TEMPO Interaktif, Jakarta -Pesatuan Sepakbola Seluruh Indonesia mengajak pengurus klub Liga Super Indonesia dan pengurus daerah ke sejumlah negara di Eropa selama sepekan hingga 23 Maret nanti. Rombongan pergi ke Inggris, Spanyol, Jerman dan Swiss. “Kami akan membuat legal drafting,” kata CEO Liga Indonesia, sekaligus Wakil Ketua Tim Eksekutif PSSI Joko Driyono di Jakarta, Selasa (15/3).

Joko mengatakan semua klub ISL dan sebagian tim divisi utama akan berangkat ke Eropa. Mereka terdiri dari pimpinan klub, ketua dan sekretaris lembaga yang terlibat dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Tim divisi utama yang akan berangkat adalah lima klub teratas, yang diperkirakan bakal promosi. “Agendanya berkaitan dengan upaya restrukturisasi Liga Indonesia,” kata Joko.

Semula PSSI berencana ke Eropa pada 5 Maret lalu. Namun rencana ini molor dari jadwal setelah terjadi sengkarut di tubuh PSSI. PSSI berencana menggelar kongres empat tahunan di Bintan, Kepulauan Riau 19 Maret, namun Kongres batal.

Pengurus klub dan pengurus daerah yang diajak itu merupakan pemegang suara kongres. Namun Joko menolak agenda ini disangkutpautkan dengan isu pemilihan Ketum PSSI di kongres. “Itu berlebihan kalau hanya untuk urusan kongres. Saya tidak tertarik (membicarakannya),” dia menegaskan.

Menurut dia, kunjungan ke negara-negara Eropa ini berkaitan dengan pembahasan kepemilikan saham oleh klub dan pembenahan manajemen. Eropa dipilih karena dianggap lebih dulu berhasil membawa sepakbola ke era industri dan profesional. Hasil kunjungan pada akhirnya masuk pembahasal pleno dalam RUPS luar biasa Agustus nanti.

PURWANTO

PSSI Tetap Tanggapi Dingin KPPN

TEMPO Interaktif, Jakarta – Upaya Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional (KPPN) agar bisa ikut menyiapkan Kongres PSSI ditanggapi dingin oleh PSSI. Induk olahraga sepabola Indonesia itu bahkan seperti menutup mata ketika ada desakan dari 84 anggota pemilik suara yang menginginkan perubahan.

“Apa itu KPPN? Saya tidak tahu itu. Siapa mereka? Apa mereka punya AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga),” kata Direktur Legal PSSI Max Boboy kepada wartawan di depan kantor PSSI, Selasa (15/3).

Max langsung enggan memberikan banyak tanggapan terkait keberadaan KPPN. Dia juga tak yakin dengan dukungan 84 suara yang ada di KPPN. Menurutnya, saat ini tim perumus untuk Kongres PSSI yang digelar 26 Maret dan 29 April telah terbentuk sehingga tidak mungkin KPPN masuk.

Menanggapi komentar PSSI, Ketua KPPN Syahrial Damopoli tak peduli. Jika PSSI mengatakan tidak tahu, mereka tetap berkukuh pada upaya revolusi PSSI. “Kami tetap menuntut reformasi di tubuh PSSI, bahkan revolusi. Tapi kami tegaskan, kami bukan PSSI tandingan,” ujarnya.

Soal permintaan KPPN kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, sehari sebelumnya, kata Syahrial, akan dilihat hingga Kongres pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding.

“Saat ada yang tidak sejalan, kami akan pikirkan untuk menggelar Kongres, ucap Damopolii.

EZTHER LASTANIA

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s