Kompas:Nilai Strategis Sidang MPR Pasca Pilpres

SERANGKAIAN hajatan besar hampir dirampungkan sudah. Setelah berhasil memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dua hari lalu, kita baru saja menyelesaikan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua dengan aman dan tertib.

KENDATI penghitungan suara belum selesai, penghitungan cepat atau quick count telah memprediksi siapa yang berpeluang besar menempati istana. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adalah orangnya.

Berkaitan dengan itu, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Akhir Masa Jabatan yang berlangsung Kamis 23-27 September memiliki arti penting dan strategis.

Agenda sidang Majelis

Rapat Pleno Badan Pekerja (BP) MPR 12 Agustus 2004 lalu telah menyetujui rancangan jadwal Sidang MPR Akhir Masa Jabatan Periode 1999-2004 yang diajukan Panitia Ad Hoc (PAH) Khusus BP MPR.

Sidang Majelis Akhir Masa Jabatan dilaksanakan selama lima hari. Sedikitnya ada lima agenda pokok yang dibahas. Hari pertama sidang, acara diawali dengan pidato pembukaan Sidang MPR. Setelah itu dilanjutkan dengan mendengarkan pidato Presiden tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004; pidato Ketua DPR, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan putusan Majelis.

Pada hari kedua, selama seharian penuh, sebelas fraksi di MPR diberi kesempatan untuk mempersiapkan tanggapan/pendapat atas pidato tersebut. Kemudian, pada hari ketiga, fraksi akan menyampaikan pendapatnya di paripurna. Malam harinya, acara dilanjutkan dengan pembentukan komisi untuk membahas materi sidang MPR. Materi itu adalah membahas Rancangan Keputusan MPR tentang Laporan BP MPR mengenai Hasil Kajian Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD 1945; membahas Rancangan Tata Tertib MPR 2004-2009; serta membahas Rancangan Tata Tertib DPD 1999-2004. Seluruh materi ini dibahas secara tuntas pada sidang Majelis hari keempat.

Terakhir adalah penyampaian Pidato Ketua MPR tentang hasil kerja MPR Periode 1999-2004 dan laporan hasil pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi. Ketua MPR juga menyerahkan hasil Sidang MPR Akhir Masa Jabatan 1999-2004 dan penutupan Sidang MPR Akhir Jabatan Periode 1999-2004.

Pidato Megawati

Mencermati agenda acara Sidang Majelis Akhir Jabatan itu, pidato presiden tentang laporan pertanggungjawaban GBHN maupun lembaga negara lain barangkali menjadi agenda yang paling strategis.

Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), misalnya, mengharapkan penyampaian laporan tersebut dapat memberi gambaran secara jujur dan utuh kepada rakyat tentang kondisi pemerintahan yang sesungguhnya. MPR dan presiden baru pun dapat mengetahui secara pasti dan utuh tentang hal yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan.

Secara politik, laporan pertanggungjawaban presiden itu tidak berdampak besar. Dikarenakan, MPR tidak lagi pada kesimpulan menerima atau menolak pertanggungjawaban presiden. Namun, dari laporan tersebut dapat diketahui gambaran utuh kondisi pemerintahan yang terjadi saat ini.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memang telah banyak mengurangi kewenangan MPR. Bab I (2) UUD 1945, misalnya, menyebutkan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.” Setelah diubah, pasal itu menjadi berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”

Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 3 juga telah menghapus kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN. MPR hanya berwenang mengubah dan menetapkan UUD; melantik presiden dan/atau wakil presiden; memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Sebaliknya, Perubahan UUD 1945 memperkuat posisi presiden di mata MPR. Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 7A secara tegas menyatakan: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Artinya, MPR tidak bisa lagi memberhentikan presiden dengan mengeluarkan memorandum seperti yang terjadi di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Ketua Panitia Ad Hoc Khusus BP MPR Alihardi Kiaidemak berpendapat senada. Menurutnya tidak perlu lagi ada kekhawatiran bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban presiden akan berdampak politis. Sidang MPR ini menurutnya lebih untuk memenuhi seremoni karena masa jabatan MPR dan pemerintahan berakhir. “Dimulai dengan sidang, diakhiri juga dengan sidang,” ujarnya.

Kalaupun ada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan GBHN oleh presiden, lanjutnya, hal itu pun merupakan sarana bagi presiden untuk menyampaikan hasil kerjanya kepada rakyat melalui forum MPR. Fraksi sendiri dalam menanggapi laporan presiden tidak sampai pada kesimpulan menerima atau menolak pertanggungjawaban presiden.

Menyikapi hasil pemilu presiden yang baru berlangsung, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu berpendapat, yang terpenting sekarang dari fraksi-fraksi adalah memberi pandangan ke depan dan memberi pesan-pesan terhadap pemerintahan baru.

Persoalannya kini adalah bagaimana Presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga-lembaga negara, serta 11 fraksi di MPR mampu mengevaluasi secara jernih berbagai keberhasilan dan kendala yang dihadapi selama ini secara terbuka dan obyektif. “Presiden harus menunjukkan apa yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan yang akan datang sehingga bisa menjadi acuan presiden mendatang. Sekaligus menjadi acuan MPR, DPR, DPD dalam mengevaluasi kinerja pemerintah mendatang,” jelas Sebastian Salang.

Pidato Amien Rais

Agenda lain yang juga tidak kalah penting dalam Sidang MPR Akhir Masa Jabatan adalah pembahasan Rancangan Keputusan MPR tentang Laporan BP MPR mengenai Hasil Kajian Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD 1945. Hal ini akan menentukan apakah MPR 1999-2004 meninggalkan pekerjaan rumah yang bisa ditindaklanjuti oleh MPR 2004-2009 atau tidak.

MPR membentuk Komisi Konstitusi yang bertugas mengkaji Perubahan UUD 1945. Setelah bekerja selama lebih kurang tujuh bulan, Komisi Konstitusi akhirnya berhasil membuat persandingan penyempurnaan.

Dalam Laporan Pelaksanaan Tugas PAH I pada Rapat ke-5 BP MPR, 12 Agustus 2004, mereka menilai bahwa hasil kerja Komisi telah menyimpang, bahkan keluar dari tugas yang diberikan.

Laporan PAH I itu menyebutkan: “Hasil kerja Komisi Konstitusi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh MPR sebagaimana tercantum dalam keputusan MPR No IV/MPR/2003 karena telah keluar dari koridor tugas dan pengertian ’pengkajian’ yang diamanatkan kepadanya.”

Kemungkinan besar, catatan penilaian PAH I terhadap hasil kerja Komisi Konstitusi ini tidak akan lagi diperdebatkan di Paripurna. Soalnya, menurut Alihardi, keanggotaan PAH I juga mencerminkan fraksi-fraksi di MPR.

Mantan Wakil Ketua Komisi Konstitusi Albert Hasibuan menyesalkan adanya penilaian miring itu. Menurutnya, apabila laporan PAH I itu diterima di Rapat Paripurna MPR mendatang maka akan mementahkan hasil kajian yang dilakukan Komisi Konstitusi selama berbulan-bulan.

Oleh karena itu, Albert Hasibuan juga mengimbau kepada seluruh anggota MPR 1999-2004 untuk benar-benar melihat secara kritis hasil kajian Komisi Konstitusi dan kemudian menyerahkan sepenuhnya pada MPR baru periode 2004-2009.

Mencermati perkembangan mutakhir hasil pemilu presiden, menurut Albert, terlihat bahwa hasil kajian Komisi Konstitusi tidak bisa begitu saja dimentahkan. Penyempurnaan konstitusi justru menjadi sebuah keharusan.

Dia mencontohkan soal usulan Komisi Konstitusi tentang penyempurnaan Pasal 6A (2) UUD 1945 tentang adanya calon presiden dan wakil presiden dari kalangan independen. Albert menilai usulan ini perlu diadopsi MPR baru karena masyarakat telah terbukti juga menghendaki adanya calon dari luar partai politik.

Perekrutan kepemimpinan pun tak bisa hanya dilakukan dari parpol, tetapi juga harus dibuka kemungkinannya dari luar partai politik. Jargon koalisi rakyat terbukti mampu mengalahkan kampanye koalisi partai politik. Mekanisme partai politik pun tidak bisa lagi berjalan penuh dan rakyat punya pendapatnya sendiri.

Pemilihan presiden langsung oleh rakyat memungkinkan pasangan calon yang tidak memiliki suara mayoritas di DPR terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Karena itu, agar presiden terpilih tidak terganjal oleh parlemen dalam pembuatan undang-undang, presiden harus diberi kewenangan untuk memveto undang-undang.

Persoalannya kini, mungkinkah MPR mau mengakui adanya “ketidaksempurnaan” dari hasil karyanya sendiri? Atas dasar itu, Albert juga mengajak semua anggota MPR untuk menanggalkan rasa arogansi kelompok, tetapi benar-benar melakukan evaluasi kritis yang didasarkan atas kepentingan rakyat.

Kendati demikian, Albert sendiri tetap yakin bahwa Ketua MPR Amien Rais tidak akan mementahkan hasil Komisi Konsitusi, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada MPR baru sebagaimana yang pernah dijanjikan pada Komisi Konstitusi saat menyampaikan laporan kepada BP MPR.

Berdasarkan catatan Kompas, saat itu Amien memang memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil kerja Komisi Konstitusi. Dia menilai usulan perubahan pasal yang dihasilkan Komisi, seperti menjamin kemerdekaan pers atau membuka peluang adanya calon presiden independen, sebagai usulan yang baik.

Dalam pidatonya Amien bahkan sempat mengatakan, hasil kerja Komisi Konstitusi yang dipimpin Prof Dr (Emeritus) Sri Soemantri ini akan memberikan warna, nuansa, dan pengaruh terhadap proses dan perumusan substansi penyempurnaan konstitusi Indonesia mendatang.

Dalam Sidang MPR Akhir Masa Jabatan ini, Amien kembali menjadi kuncinya. Pemilu Presiden 2004 boleh jadi bisa dianggap telah mengandaskan Amien Rais maupun Megawati. Namun, sedianya, kedua tokoh ini boleh jadi yang mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih demokratis dan memuluskan pemimpin masa depan.

Di masa kepemimpinan Amien Rais, MPR berhasil mengubah konstitusi yang sekian lama disakralkan. Megawati telah mengawal pelaksanaan pemilu presiden langsung oleh rakyat. Sidang Majelis Akhir Masa Jabatan nanti bisa jadi akan lebih memuluskan “jembatan emas” yang telah mereka bangun untuk mengantarkan pemimpin baru di masa mendatang. (

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s